Hanya Enam Kementerian Berkinerja Baik

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasar evaluasi akuntabilitas kinerja 2010 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hanya enam kementerian dan lima lembaga negara yang mendapat predikat kinerja baik. Sebelas kementerian dan lembaga ini mendapat penghargaan dari Menpan dan RB EE Mangindaan.

Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pusat ini disampaikan Kempan dan RB di Jakarta, Senin (7/3/2011).

Keenam kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kempan dan RB.

Sementara, lima lembaga negara yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta Mahkamah Konstitusi.

"Terus pertahankan dan tingkatkan kinerja sehingga prestasi yang dicapai dijadikan contoh oleh instansi pemerintah lainnya," kata Menpan dan RB EE Mangindaan.

Bagi instansi pemerintah yang belum mencapai nilai yang diharapkan, ujarnya, diminta segera melakukan perbaikan dan pembenahan sesuai rekomendasi laporan hasil evaluasi.

Sementara itu, instansi yang memperoleh predikat memadai atau cukup baik sebanyak 39 instansi atau 49,37 persen, predikat agak kurang sebanyak 27 instansi atau 34,18 persen, dan predikat kurang sebanyak 2 instansi atau 2,53 persen.

Instansi yang mendapat predikat cukup baik di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama.

Instansi yang mendapat predikat cukup di antaranya adalah Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung.

Kemudian dua instansi mendapat predikat kurang untuk akuntabilitas kinerjanya yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Badan SAR Nasional.

Sementara itu, Mangindaan mengatakan jika dibandingkan dengan hasil evaluasi 2009, terdapat kenaikan yang cukup berarti untuk kementerian/lembaga yang capaian akuntabilitas kinerjanya baik dan cukup baik.

Pada 2009, sekitar 47,37 persen instansi pusat mendapat predikat baik dan cukup baik, sedangkan pada 2010 menjadi 63,29 persen atau naik sebesar 15,92 persen.

Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencakup lima aspek, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja.